Fauzan Khalid: Pancasila Jangan Berhenti pada Seremonial!

​LOMBOK TENGAH — Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang diselenggarakan oleh H. Fauzan Khalid di Lombok Tengah, Minggu (27/9/2026), diikuti pesertadari berbagai unsur masyarakat, termasuk pemuda dan tokoh masyarakat.

 

Dalam kegiatan tersebut, Fauzan Khalid menekankanpentingnya menjadikan Pancasila sebagai nilai yang benar-benar diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar simbol atau materi seremonial dalamberbagai kegiatan kenegaraan.

 

Menurut Fauzan, Pancasila harus hadir sebagai pedomandalam menghadapi berbagai persoalan kehidupanmasyarakat yang terus berkembang. Karena itu, pemahaman terhadap Pancasila tidak cukup berhentipada hafalan terhadap lima sila, tetapi harus diwujudkanmelalui sikap dan tindakan nyata.

 

"Pancasila jangan hanya dimaknai sebatas seremonial. Yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilaiPancasila benar-benar diinternalisasikan dan menjadibagian dari perilaku kita dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," ujar Fauzan dalam kegiatan tersebut.

 

Ia mengatakan, tantangan penerapan Pancasila pada abadke-21 berbeda dengan tantangan pada masa ketikaPancasila pertama kali dirumuskan. Perubahan teknologi, perkembangan media sosial, arus informasi, perubahansosial, hingga dinamika ekonomi dan politikmenghadirkan persoalan baru yang membutuhkankemampuan masyarakat untuk menerjemahkan nilai-nilaiPancasila secara kontekstual.

 

Dalam konteks tersebut, Fauzan menilai pemuda memiliki posisi penting. Generasi muda tidak cukuphanya menjadi penerima nilai-nilai kebangsaan, tetapiperlu mengambil peran dalam menerjemahkan dan mengaktualisasikan Pancasila sesuai denganperkembangan zaman.

 

"Pemuda harus mampu mengkontekstualisasikanpenerapan Pancasila di abad ke-21. Tantangannyaberbeda. Karena itu, cara kita mengamalkan Pancasila juga harus mampu menjawab persoalan-persoalan baruyang muncul di tengah masyarakat," katanya.

 

Ia menambahkan, kemajuan teknologi dan keterbukaaninformasi memberikan peluang sekaligus tantangan bagikehidupan kebangsaan. Di satu sisi, teknologi dapatmemperluas akses terhadap pengetahuan dan memperkuat partisipasi masyarakat. Namun di sisi lain, ruang digital juga dapat menjadi tempat berkembangnyaintoleransi, disinformasi, ujaran kebencian, dan berbagaibentuk polarisasi sosial.

 

Karena itu, menurut Fauzan, nilai-nilai Pancasila harusmenjadi landasan dalam menggunakan teknologi dan berinteraksi di ruang publik, termasuk media sosial.

 

Sosialisasi Empat Pilar tersebut diharapkan tidakberhenti sebagai kegiatan penyampaian materi, tetapidapat mendorong peserta untuk membawa nilai-nilaiPancasila ke lingkungan keluarga, masyarakat, dan ruang-ruang sosial lainnya.

 

Keterlibatan berbagai peserta dari unsur pemuda dan tokoh masyarakat juga dinilai penting untuk memperluaspemahaman serta praktik nilai-nilai kebangsaan di tengahmasyarakat Lombok Tengah.

 

Fauzan menegaskan bahwa menghidupkan Pancasila membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Pemuda, sebagai kelompok yang berada di tengahperubahan sosial dan teknologi, memiliki tanggungjawab besar untuk memastikan Pancasila tetap relevansebagai nilai yang hidup dalam kehidupan bangsa.

 

"Yang kita perlukan bukan sekadar bagaimana menghafalPancasila, tetapi bagaimana menjadikan Pancasila sebagai cara berpikir dan cara bertindak dalammenghadapi persoalan bangsa hari ini," pungkasnya.

Read More

Fauzan Khalid Gelar Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Lombok Tengah

​LOMBOK TENGAH — Anggota DPR RI Fauzan Khalid menyelenggarakan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pada 16 September 2026. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta yang berasal dari berbagai unsur masyarakat.

 

Peserta sosialisasi terdiri atas kalangan pemuda, kepala desa, tokoh masyarakat, pemuka agama, serta berbagai elemen masyarakat lainnya. Keberagaman peserta tersebut menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman dan kesadaran bersama mengenai pentingnya nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

 

Dalam kegiatan tersebut, Fauzan Khalid menyampaikan pentingnya menjaga dan mengamalkan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

 

Fauzan juga memberikan sejumlah pesan kebangsaan kepada para peserta. Menurutnya, nilai-nilai kebangsaan tidak cukup hanya dipahami sebagai pengetahuan, tetapi harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari, terutama dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan kehidupan masyarakat.

 

Ia mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan, menghormati perbedaan, serta memperkuat semangat gotong royong. Menurutnya, keberagaman yang dimiliki Indonesia merupakan kekuatan yang harus dirawat bersama, bukan menjadi sumber perpecahan.

 

Fauzan juga menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga keberlanjutan kehidupan kebangsaan. Pemuda, kata dia, memiliki posisi strategis dalam menghadapi perkembangan zaman, termasuk perubahan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat.

Sementara itu, para kepala desa dan tokoh masyarakat diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan di lingkungan masing-masing. Peran tersebut dinilai penting karena desa merupakan salah satu ruang utama tempat masyarakat berinteraksi dan membangun kehidupan sosial secara langsung.

 

Melalui Sosialisasi 4 Pilar ini, Fauzan Khalid berharap pemahaman mengenai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika semakin kuat di tengah masyarakat. Nilai-nilai tersebut diharapkan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

 

Kegiatan berlangsung dalam suasana interaktif dengan peserta dari berbagai latar belakang masyarakat. Sosialisasi tersebut sekaligus menjadi ruang dialog untuk memperkuat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Read More

Sengketa Tanah di Lombok Tak Kunjung Tuntas, Fauzan Khalid Desak ATR/BPN Bentuk Tim Khusus!

 JAKARTA, – Sengketa dan konflik pertanahan yang berlarut-larut dinilai membutuhkan langkah khusus agar tidak terus menjadi persoalan yang menggantung bagi masyarakat.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid, mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membentuk tim khusus untuk menginventarisasi sekaligus memetakan berbagai persoalan sengketa lahan di seluruh Indonesia.

 

Dorongan tersebut disampaikan Fauzan Khalid dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama jajaran Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) serta Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Menurut Fauzan Khalid, persoalan pertanahan tidak hanya terjadi di satu atau dua daerah. Konflik kepemilikan, status hak atas tanah, hingga tumpang tindih administrasi pertanahan masih ditemukan di berbagai wilayah dan berpotensi semakin kompleks apabila tidak segera ditangani.

Ia kemudian menyoroti salah satu persoalan yang terjadi di daerah pemilihannya, yakni Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Ini masukan kepada Kementerian ATR/BPN, karena persoalan sengketa dan konflik pertanahan terjadi di banyak tempat. Di Lombok, contohnya, yang merupakan dapil saya ada kasus serupa dengan PT Perkebunan Nusantara (PN),” ujar Fauzan Khalid.

Mantan Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024) itu menjelaskan, salah satu sengketa lahan di Lombok Utara bermula dari aset PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang sebelumnya dimanfaatkan untuk perkebunan kapas.

Persoalan muncul setelah Hak Guna Usaha (HGU) PTPN berakhir pada 2001. Setelah itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan sertifikat atas nama masyarakat setempat.

Namun, persoalan kembali mencuat pada 2014 setelah adanya rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut tanah yang telah bersertifikat atas nama warga tersebut merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kondisi tersebut membuat status lahan menjadi semakin rumit. Terlebih, kawasan yang menjadi objek sengketa kini telah berkembang menjadi permukiman warga.

Bukan hanya rumah warga, fasilitas pemerintahan juga berdiri di atas lahan tersebut. Fauzan Khalid menyebut terdapat kantor desa yang berada di kawasan yang status tanahnya masih dipersoalkan.

“Sekarang sudah menjadi perkampungan warga. Ada kantor desa juga di sana, di lahan yang dalam status sengketa. Kasihan warga, lahan tidak bisa diapakan karena statusnya yang masih sengketa,” kata Fauzan Khalid.

Menurut dia, persoalan seperti ini tidak bisa semata-mata dilihat sebagai persoalan administrasi pertanahan. Ketidakjelasan status lahan secara langsung dapat membatasi ruang gerak masyarakat dalam memanfaatkan tanah yang mereka tempati, termasuk ketika hendak melakukan pembangunan atau mengembangkan aset.

Karena itu, Fauzan Khalid mendorong Kementerian ATR/BPN tidak hanya menyelesaikan sengketa ketika persoalan telah mencuat, tetapi juga melakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap potensi konflik pertanahan sejak awal.

Ia mengusulkan pembentukan tim khusus yang memiliki fokus untuk menginventarisasi berbagai kasus sengketa dan konflik pertanahan di daerah.

Tim tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi persoalan, mempertemukan pihak-pihak terkait, serta mencari penyelesaian yang memiliki kepastian hukum.

Fauzan Khalid menilai langkah inventarisasi penting agar pemerintah memiliki gambaran yang utuh mengenai sebaran dan karakter persoalan pertanahan di Indonesia.

“Jadi, saran saya, Kementerian ATR/BPN segera saja membentuk tim. Kami di Komisi II nanti membentuk panitia kerja (panja) untuk mengawal. Kita juga undang pihak terkait. Tekad kita, persoalan ini harus tuntas, demi rakyat,” tegasnya.

Bagi Fauzan Khalid, penyelesaian konflik pertanahan tidak cukup berhenti pada penetapan status administratif. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat yang telah lama tinggal dan beraktivitas di atas lahan yang disengketakan memperoleh kepastian hukum dan tidak terus berada dalam ketidakpastian.

Ia berharap Kementerian ATR/BPN dapat menjadikan persoalan-persoalan tersebut sebagai agenda prioritas, terutama terhadap sengketa yang telah berlangsung lama dan telah bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat.

Dorongan pembentukan tim khusus tersebut juga menjadi bagian dari upaya Komisi II DPR RI untuk mengawal penyelesaian konflik pertanahan agar tidak terus berlarut.

Dengan melibatkan kementerian/lembaga dan pihak-pihak terkait, penyelesaian diharapkan dapat dilakukan secara lebih terukur, transparan, dan memiliki arah yang jelas.

Sebab, bagi masyarakat yang telah tinggal bertahun-tahun di atas tanah yang mereka yakini sebagai haknya, sengketa pertanahan bukan sekadar persoalan dokumen.

Ketidakjelasan status tanah dapat menyentuh aspek ekonomi, sosial, pembangunan fasilitas publik, hingga kepastian hukum bagi generasi berikutnya.

Karena itu, Fauzan Khalid menegaskan bahwa penyelesaian konflik pertanahan harus dikembalikan pada tujuan utama pelayanan negara, yakni memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat. “Tekad kita, persoalan ini harus tuntas, demi rakyat,” tegasnya.

Read More

Tekankan Pentingnya Kepentingan Publik, Fauzan Khalid Sosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan di Lombok Barat

Lombok Barat – Anggota DPR/MPR RI dari Daerah Pemilihan NTB II, H. Fauzan Khalid, menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, pada Minggu (21/6). Kegiatan yang berlangsung di Montong Are ini diikuti oleh peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan unsur masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Fauzan Khalid menyoroti pentingnya mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar Kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, harus menjadi panduan bagi setiap warga negara dalam bersikap dan bertindak, terutama dalam mengedepankan kebaikan bersama.

"Empat pilar ini bukan hanya materi pelajaran atau slogan, tetapi panduan hidup bersama dalam keberagaman. Kita harus mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi demi menjaga keutuhan bangsa," tegas Fauzan di hadapan peserta.

Di tengah situasi ekonomi yang masih penuh tantangan, Fauzan Khalid juga mengingatkan pentingnya masyarakat untuk memperkuat solidaritas dan empati. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling menguatkan dan menjaga tradisi gotong royong, yang merupakan intisari dari Pancasila.

"Jika ada tetangga kita yang sedang kesulitan, kita punya tradisi tolong-menolong. Di tengah kondisi ekonomi saat ini, solidaritas dan empati sangat kita perlukan. Mari kita saling peduli dan menguatkan satu sama lain," ujar mantan Bupati Lombok Barat dua periode tersebut.

Kegiatan sosialisasi berlangsung dengan antusias. Selain pemaparan materi, acara juga diisi dengan sesi tanya jawab interaktif antara Fauzan Khalid dan peserta yang hadir. Melalui kegiatan ini, Fauzan berharap nilai-nilai luhur kebangsaan tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Read More

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Lombok Timur: H. Fauzan Khalid Tekankan Pendidikan sebagai Pilar Kebangsaan!

 Lombok Timur, 9 Mei 2026 – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid, menggelar acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Lombok Timur pada Sabtu (9/5/2026). Kegiatan ini secara khusus menyasar para pendidik dan tenaga kependidikan dengan menghadirkan peserta dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA dan SMK Negeri se-Lombok Timur.

Dalam sambutannya, H. Fauzan Khalid menegaskan bahwa pendidikan merupakan pilar yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda. Menurutnya, sekolah dan para guru adalah garda terdepan dalam membentuk karakter siswa yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Bapak dan Ibu guru memiliki peran strategis. Tidak hanya mengajar pelajaran akademik, tetapi juga menanamkan rasa cinta tanah air dan pemahaman tentang ideologi bangsa. Pendidikan adalah fondasi utama agar Empat Pilar benar-benar hidup di tengah masyarakat," ujar H. Fauzan di hadapan puluhan peserta yang hadir.

Lebih lanjut, anggota Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan dan otonomi daerah ini menyampaikan pesan khusus yang ditujukan kepada para siswa melalui peran para guru. Ia mengajak agar para siswa mulai melek politik dan meningkatkan literasi politik sejak dini. Namun, ia mengingatkan bahwa melek politik bukan berarti terlibat dalam praktik politik praktis yang belum sesuai usia, melainkan memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta mengenali sistem pemerintahan dan proses demokrasi.

"Para siswa harus cerdas secara politik. Artinya, mereka tahu siapa pemimpinnya, bagaimana kebijakan publik dibuat, dan bagaimana menyuarakan aspirasi dengan benar. Jangan sampai mereka hanya menjadi penonton atau justru menjadi korban dari informasi yang salah," tegasnya.

Pesan krusial lain yang disampaikan H. Fauzan adalah agar para siswa tidak mudah diadu domba dan tidak mudah mempercayai berita bohong atau hoax. Di era digital saat ini, menurutnya, ancaman perpecahan sering kali datang dari penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, termasuk isu-isu SARA yang dapat memecah belah persatuan.

 "Sampaikan kepada anak didik kita: jangan gampang ikut-ikutan, jangan gampang share berita sebelum dicek kebenarannya. Hoax dan provokasi adalah musuh bersama. Dengan literasi politik yang baik, siswa akan mampu memfilter informasi dan tidak terpecah belah oleh kepentingan pihak-pihak tertentu," pesannya.

Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang berlangsung interaktif ini disambut antusias oleh para peserta. Para pengurus MKKS SMA Lombok Timur yang hadir mewakili rekan-rekannya mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap sinergi antara DPR RI dan dunia pendidikan terus ditingkatkan, terutama dalam upaya membangun generasi muda yang berkarakter kebangsaan.

"Kami merasa sangat terbantu dengan sosialisasi ini. Ilmu yang disampaikan Pak Fauzan akan kami teruskan kepada seluruh guru dan siswa di sekolah masing-masing. Pendidikan karakter dan literasi politik memang harus menjadi prioritas," ujar salah satu peserta.

Di akhir acara, H. Fauzan Khalid berharap para kepala sekolah dapat menjadi agen perubahan yang menyebarkan nilai-nilai Empat Pilar di lingkungan pendidikan. "Dengan guru yang kuat, siswa akan kuat. Dengan siswa yang kuat, bangsa akan kuat. Mari kita jaga persatuan dan tanamkan kebangsaan sejak bangku sekolah," pungkasnya.

Read More

Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Fauzan Khalid: Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Yang Terbaik !

Lombok tengah - Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid, menyatakan, sistem pendidikan pondok pesantren (ponpes) merupakan sistem pendidikan yang terbaik. Sistem pendidikan di asrama pondok pesantren memiliki karakter khas, kekeluargaan, inklusif (terbuka) dan tidak paternalistik “Hubungan santri dan ustaz (kiai) dekat, memiliki ikatan persaudaraan (ukhuwah) yang kuat, termasuk dengan sesama santri. Pondok tempat bertemunya santri dari berbagai latar belakang etnis, sosial, mengajarkan toleransi dan tidak diskriminasi,” kata Fauzan saat memberi sambutan pada pembukaan majelis taklim di Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Ahad (03/05/2026).

Menurut Fauzan, Anggota Komisi II DPR RI dari dapi NTB II Pulau Lombok, kehidupan di pondok pesantren didasarkan pada prinsip persaudaraan dan persamaan. Santri terbiasa saling membantu dan sangat menghargai perbedaan. Pengawasan selama 24 jam di asrama oleh ustaz, lanjut Fauzan, menekankan kemandirian, kesederhanaan, disiplin tinggi, dan tata krama atau adab. Karena itu, ponpes mampu mencetak santri dengan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kedalaman ilmu agama, dan kehalusan akhlak. “Selama menimba ilmu di ponpes, santri mendapatkan keseimbangan ilmu dunia dan akhirat. Karena itu, santri jangan merasa rendah diri karena bersekolah di ponpes,” jelasnya. Banyak para ahli menilai sistem pendidikan di ponpes, kata Fauzan, merupakan yang terbaik dan menjadi contoh pelaksanaan pendidikan. Contohnya, home schooling mengadopsi konsep pendidikan yang diterapkan ponpes. Dihadapan jamaah majelis taklim Yayasan Ponpes Nurul Qur’an Wal Ahkam, Fauzan, Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024), minta agar orangtua tidak ragu menyekolahkan anak dengan alasan apa pun, termasuk alasan ketidakmampuan ekonomi. Orangtua harus bertekad menyekolahkan anak sebagai fondasi bagi masa depan anak. Menurut Fauzan, pendidikan merupakan sarana pengembangan karakter, keterampilan kognitif, dan kemampuan sosial. Melalui sekolah, anak didik memperoleh pengetahuan, kemandirian, nilai moral, dan kejujuran yang membentuk kepribadian positif menghadapi masa depan. “Sekali lagi, jangan ragu menyekolahkan anak. Jangan keluar kata-kata, saya tidak mampu menyekolahkan anak. Rezeki dari Allah SWT, yakinlah anak yang bersekolah sudah ada rezekinya dari Allah SWT. Karena itu, mari kita dorong anak-anak kita untuk sekolah,” tegasnya. Sebagai orangtua, kata Fauzan, tugasnya adalah membiayai anak-anak untuk menempuh pendidikan sebagai bekal masa depan. Selain itu, oranguta wajib memberikan kenyamanan bagi anak unuk belajar. “Buat lingkungan rumah yang nyaman bagi anak untuk belajar. Jangan bertengkar, karena kalau orangtua bertengkar, ini bisa membuat anak tidak nyaman belajar,” katanya. Fauzan, dalam kesempatan ini mengajak masyarakat untuk terus menimba ilmu sampai akhir hayat (long life learning) sebagai landasan utama meraih kebahagiaan dunia akhirat

Read More

Sosialisasi 4 Pilar, H. Fauzan Khalid Ajak Warga Perkuat Solidaritas dan Lestarikan Budaya Lokal

Lombok Barat, 17 Maret 2026 – Anggota Komisi II DPR RI, H. Fauzan Khalid, menggelar acara Sosialisasi Empat Pilar di Desa Montong Are, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, pada Selasa (17/3/2026). Kegiatan yang dihadiri oleh puluhan warga setempat ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan sekaligus menjawab tantangan sosial di tingkat akar rumput.

 

Dalam sambutannya, H. Fauzan Khalid menekankan dua pesan utama yang relevan dengan kondisi masyarakat pedesaan saat ini. Pertama, ia mengajak seluruh warga Montong Are untuk terus memperkuat solidaritas antar sesama. Menurutnya, kerukunan dan gotong royong adalah benteng utama dalam menghadapi berbagai dinamika sosial, termasuk potensi perpecahan akibat perbedaan pilihan atau pengaruh budaya asing.

"Kekuatan sebuah bangsa dimulai dari kekuatan tetangga. Jaga silaturahmi, bantu-membantu dalam kesulitan, dan jangan biarkan perbedaan kecil merusak persaudaraan yang sudah lama terjalin," ujar H. Fauzan di hadapan peserta.

Foto : Sosialisasi 4 pilar MPR RI

 Pesan kedua yang disampaikan politisi Fraksi Partai NasDem ini adalah ajakan untuk melestarikan budaya lokal. Ia mengingatkan bahwa Montong Are memiliki kekayaan adat dan tradisi yang menjadi identitas serta warisan leluhur. Di tengah arus globalisasi, pelestarian budaya lokal seperti kesenian gendang beleq, tradisi begibung (makan bersama), dan penggunaan bahasa daerah harus terus digelorakan oleh generasi muda.

"Jangan sampai anak cucu kita tidak tahu tarian atau lagu daerahnya sendiri. Lestarikan budaya lokal bukan berarti menolak kemajuan, tapi memastikan jati diri kita tidak hilang ditelan zaman," tegasnya.

 

Sosialisasi Empat Pilar yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika berlangsung dalam suasana hangat dan interaktif. Warga terlihat antusias mengajukan pertanyaan seputar implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bagaimana menjaga kerukunan antarumat beragama dan antaretnis di wilayah pesisir Lombok Barat.

Di akhir acara, H. Fauzan Khalid berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut secara rutin. "Dengan paham Empat Pilar yang kuat, solidaritas yang erat, dan budaya yang lestari, Montong Are akan menjadi desa yang tidak hanya maju, tetapi juga berkarakter," pungkasnya.

 

Read More